Grid.ID – Kasus dugaan korupsi e-KTP menjadi sorotan berbagai media nasional.
Kasus ini membuat geram seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi ibu-ibu.
Anggaran pembuatan e-KTP sebesar Rp 5,9 trilyun, ternyata Rp 2,3 trilyunnya dikorupsi alias masuk ke rekening pribadi.
Uang sebesar itu diduga mengalir ke banyak pihak, mulai dari anggota DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, politikus hingga para pengusaha.
Bagaimana nggak geregetan, uang sebesar itu sebenarnya uang negara, kan? Uang itu juga diperoleh dari pajak warga negara juga.
Jika saja uang sebesar itu digunakan untuk penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), yang akan berlangsung bulan April – Mei 2017 mendatang, maka uang sebesar Rp 2,3 Triliun setara dengan anggaran 4 kali ujian nasional!
Ketika Anies Baswedan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia pernah berucap, bahwa setiap siswa membutuhkan sekira Rp 80 ribu untuk mengikuti UN.
Untuk diketahui, Ujian Nasional Tahun 2015 diikuti oleh 7, 3 juta siswa, yang terdiri dari 3.773.372 siswa SMP, 1. 632.767 siswa SMA, 1.171.907 siswa SMK, dan 632.214 siswa Kesetaraan
Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan UN pada tahun itu sebesar Rp 560 milyar.
Dana itu digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan 35 juta eksemplar naskah UN, serta keperluan lain.