Grid.ID – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa bidang ketenagakerjaan saat ini sedang mengalami berbagai tantangan.
Oleh sebab itu, pada Rapat Koordinasi Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Jakarta, Rabu (15/3/2023), ia mengimbau agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkolaborasi untuk mempercepat pemulihan bidang ketenagakerjaan.
"Apresiasi dari saya kepada seluruh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah yang telah berkontribusi dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif," kata Ida melalui keterangan resmi, Kamis (16/3/2023).
Sejalan dengan itu, Ida menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan berbagai upaya pemulihan pada 2022. Adapun langkah tersebut terdiri atas pelatihan berbasis kompetensi kepada 146.797 orang, pemagangan dalam negeri kepada 40.619 orang, dan pemagangan luar negeri kepada 14.674 orang.
Baca Juga: Pamerkan Moge Kayu Bertenaga Listrik Karya SMK di Hakteknas, Ditjen Diksi Dorong Inovasi
Selain itu, Kemenaker juga telah memberikan sertifikasi kepada 216.874 orang, penciptaan 126.709 Tenaga Kerja Mandiri, program padat karya kepada 44.960 orang, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri kepada 322.197 orang, dan 778.328 perusahaan telah melapor pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara online.
Memasuki 2023, pemerintah melalui Kemenaker juga telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat dan mengembangkan Active Labor Market Policy.
Langkah ini dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), dan pemagangan. Kemnaker juga terus memperkuat dan memperluas akses ke pasar kerja di dalam dan luar negeri melalui job fair online dan offline, serta platform SIAPkerja.
Kemudian, Kemenaker juga terus mendorong prioritas pembangunan nasional, seperti area pariwisata prioritas, perbatasan, kawasan industri strategi, hingga daerah dengan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Kemnaker Jamin Pemerintah Terus Berkomitmen Dorong Pengesahan RUU PPRT
Untuk mencegah diskriminasi terhadap pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, sejumlah program revitalisasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga terus dilakukan.
Sementara bagi pekerja migran, Kemenaker juga terus menyosialisasikan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, serta meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan pasca penempatan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). "Seluruh upaya ini tentu belum cukup jika dilakukan di lapangan. Oleh karena itu, saya berharap agar anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dikolaborasikan dan diintegrasikan, sehingga bisa memenuhi berbagai sasaran strategis pembangunan ketenagakerjaan nasional," tutur Ida. Sementara itu, dalam laporan penyelenggaraan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi mengungkapkan bahwa Kemenaker juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.
"Dengan adanya regulasi ini didasari oleh kesadaran kita bersama bahwa amanat pembangunan ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Selain itu, regulasi ini menjadi pengikat sekaligus pengingat bahwa kita semua adalah keluarga besar di bidang pembangunan ketenagakerjaan," ujar Anwar.