Grid.ID - Keputusan DPR RI meresmikan atau meng-sahkan RUU TNI menuai banyak kontra dari publik. Ya, banyak publik dan rakyat menolak soal adanya RUU TNI terbaru itu.
Pasalnya, di dalam pasal-pasal terbarunya, ada poin-poin yang berpotensi untuk disalahgunakan. Salah satunya yakni terkait TNI aktif yang ternyata bisa menjabat di 14 kementrian atau lembaga negara.
Sontak saja, publik langsung melontarkan protes, salah satunya yakni ke sosok Deddy Corbuzier yang sebelumnya sempat dilantik sebagai stafsus (Staf Khusus) Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
Deddy Corbuzier sendiri ternyata juga sempat menanggapi protes publik yang disasarkan kepadanya dengan mengunggah video. Namun melihat hal tersebut, komika Pandji Pragiwaksono akhirnya ikut turun tangan.
Dikutip dari postingan akun Instagram pribadinya @pandji.pragiwaksono, Jumat (21/3/2025), Pandji menyebut kemarahan publik adalah salah sasaran.
Bukan tanpa alasan, Pandji Pragiwaksono menyebut publik harusnya protes dan menyasar ke Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dibanding ke Deddy Corbuzier yang cuma sebagai stafsus.
Pasalnya, Pandji menyebut Deddy melontarkan respon hanya karena menjalankan tugasnya saja sebagai stafsus atas arahan atasan.
"Dia kan stafsus, man. Lu pikir dia ngomong begini atas inisiatif sendiri? Dia disuruh sama atasannya, Menhan kita Sjafrie Sjamsoeddin," ucap Pandji Pragiwaksono.
"Kalau mau protes, protes ke pak menteri," imbuh sang komika.
Baca Juga: Agnez Mo Bongkar Kelakuan Deddy Corbuzier, Ternyata Dulu Pernah Selingkuh Saat Masih Pacaran
Lebih lanjut, Pandji juga mencontohkan bentuk protes yang bisa disuarakan publik ke sang menteri. Yakni untuk menyoroti inti dari pernyataan yang dilontarkan Deddy Corbuzier.
"Misalnya, kenapa stafsus bapak di videonya fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya? Kenapa itu yang menjadi fokus? Kenapa cuma itu yang cuma dibahas stafsus bapak?" ujar Pandji.
Padahal, Pandji paham bahwa yang dipermasalahkan publik dan rakyat adalah soal waktu dan rapat DPR yang dilakukan diam-diam di hotel, Dimana hal itu menimbulkan rasa curiga.
"Padahal permasalahannya adalah kenapa DPR rapatnya diam-diam? Di hotel Fairmont, kenapa? Kalo pembahasannya tiga pasal, apa tuh pasal 3, 27, sama 34, atau berapapun itu, ya lakukannya di gedung DPR, dong!
Supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk, ada rekamannya, kita bisa tahu," beber Pandji.
"Daripada fokus pada penerobosannya, minta stafsus bapak menjelaskan hal-hal yang penting, yang ada di dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti kenapa direvisi tersebut TNI bisa kembali berbisnis? Di saat kita tahu pas Orba (Orde Baru) itu membuat korupsi terjadi," imbuhnya.
Pandji juga menyoroti soal TNI yang bisa mengisi 16 lembaga atau kementerian sesuai kebijakan Presiden.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Menhan, Segini Kisaran Gajinya Per Bulan, Sampai 2 Digit?
"Kenapa dari 10 lembaga dan kementerian jadi 16 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI? Dan minta sekalian sama stafsus bapak untuk menjelaskan apa nasibnya dengan TNI yang tidak masuk dalam 16 lembaga tersebut, yang saat ini lagi menjabat.
Enggak ada tuh di 16, terus jadi gimana? Berhenti kah? Itu yang dijelaskan, Deddy Corbuzier jangan cuma penerobosan, itu mah gampang, ya nggak Ded?" tandas Pandji.
(*)
