Disentil MUI, Dedi Mulyadi Kekeuh Terapkan Vasektomi Sebagai Syarat Bansos, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Grid.ID, Widy Hastuti

Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengisyaratkan akan tetap menjalankan program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Walau sempat ditentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Dedi Mulyadi tak gentar.

Pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu menjelaskan bahwa program tersebut legal. Ia juga menyebut program itu termasuk bagian dari program nasional yang dikelola oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

“Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal,” ujar KDM saat ditemui di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (3/5/2025), dilansir dari Tribun Jabar.

Pernyataan itu dilontarkan Dedi Mulyadi sebagai respon atas fatwa MUI Jabar yang menyebut vasektomi haram kecuali dalam kondisi tertentu. Menurutnya, masalah utama bukanlah sekadar hukum agama melainkan kondisi nyata di lapangan.

Dedi mengaku sering didatangi masyarakat miskin yang tak mampu memenuhi kebutuhan akibat memiliki terlalu banyak anak. Bahkan, ada orang tua yang tak bisa menebus biaya rumah sakit.

“Saya sering melihat sendiri, ada orangtua yang tidak bisa menebus anaknya di rumah sakit, sementara ibunya kesehatannya menurun drastis,” ujar KDM.

Dedi menekankan pentingnya menyeimbangkan tanggung jawab dalam program KB. Menurutnya, selama ini hanya merempuan yang dibebankan tanggung jawab itu.

Ia pun ingin pria juga mengambil tanggung jawab dalam program KB. Dedi juga mewanti-wanti masyarakat agar tak cepat termakan hoaks.

“Jangan melulu perempuan yang dibebani. Laki-laki itu yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya,” tegasnya.

Baca Juga: Tak Cuma Gembleng Siswa Nakal, Dedi Mulyadi Mau Kirim Cowok Gemulai dan Warga yang Bermasalah ke Barak TNI?

PROMOTED CONTENT