Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah meluncurkan program wajib militer untuk pelajar pada Jumat (02/05/2025) lalu. Program ini diluncurkan Dedi sebagai respon meningkatnya kasus kenakalan remaja, narkoba, tawuran dan seks bebas di Jawa Barat.
Dedi menyebut pelajar yang dianggap bermasalah akan dijemput langsung oleh personel TNI dari rumah masing-masing. Mereka akan dibina selama enam bulan di barak militer.
Tak hanya itu, TNI dan Polri juga akan melatih karakter dan disiplin anak. Walau sudah berjalan, program ini masih menuai pro dan kontra, salah satunya adalah dari Komnas HAM.
Merespon kritikan itu, Dedi Mulyadi mengajak Komnas HAM hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ikut menangani anak-anak yang dianggap bermasalah. Ia ingin agar Komnas HAM dan KPAI menangani dengan metode tersendiri.
"(Daripada) ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama ya kan," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Bangkapos.com.
"Provinsi Jawa Barat, gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus, nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing."
"Di antara metodologi itu nanti kita uji itu mana yang paling sukses. Itu lebih baik," sambungnya.
Walau menuai pro kontra, terdapat beberapa kepala daerah di luar Jabar yang tertarik mengikuti jejak Dedi Mulyadi. Dilansir Kompas.com, berikut adalah 3 kepala daerah yang berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer.
1. Gubernur Bengkulu
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan mengumumkan program baru untuk anak-anak nakal di daerahnya melalui akun TikTok resminya. Dalam keterangannya, ia menyatakan agar anak yang terindikasi nakal dan tidak disiplin untuk diserahkan ke barak militer.
| Source | : | Kompas.com,Bangkapos.com |
| Penulis | : | Widy Hastuti Chasanah |
| Editor | : | Widy Hastuti Chasanah |
