Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tantang KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk ikut membina anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Tantangan itu dibuat Dedi Mulyadi usai program pendidikan anak di barak militer yang ia canangkan sering dikritik KPAI.
Seperti diketahui, KPAI memang lantang mengkritik program kerja Dedi Mulyadi soal pengiriman siswa nakal ke barak militer. Menurut KPAI, hal itu berpotensi melanggar hak anak.
Tak hanya itu, KPAI menyebut adanya ancaman dari guru bimbingan konseling (BK) pada siswa yang menolak mengikuti program barak militer. Terkait kritikan itu, Dedi Mulyadi langsung memberi tanggapan menohok.
Dedi Mulyadi tantang KPAI untuk ikut membina anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Ia meminta agar KPAI mau bergandengan tangan menyelesaikan masalah tersebut.
"Saya sudah sampaikan, KPAI harusnya hari ini arahnya bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem,” ujarnya dilansir Kompas.com pada Senin (19/05/2025).
Dedi berpendapat, KPAI harusnya lebih aktif dalam menangani langsung permasalahan yang dialami anak dan remaja bukan hanya mengkritisi aspek-aspek teknis seperti fasilitas tempat tidur dll. Menurutnya, masalah remaja yang berujung pada tindak kriminal ini adalah masalah yang serius dan harus dicari jalan keluarnya.
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, sekolah, yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal,” tambahnya.
Dedi Mulyadi juga menyebut bahwa program yang ia canangkan telah memiliki hasil nyata. Ada 39 anak yang keluar dari barak militer memiliki perubahan sikap yang lebih baik.
“KPAI bisa lihat, 39 anak sudah selesai tuh. Kan bisa dilihat keadaan anak itu, disiplinnya, rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan di pendidikan sekolah,” ujarnya.
Dedi menyebut selanjutkan akan dibuka angkatan baru untuk menampung lebih banyak peserta dari berbagai kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia meminta agar KPAI ikut menangani hal tersebut.
Source | : | Kompas.com,Instagram |
Penulis | : | Widy Hastuti Chasanah |
Editor | : | Widy Hastuti Chasanah |