Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali membuat kebijakan baru terkait aturan jam masuk sekolah untuk pelajar. Sang gubernur kini dapat sentilan dari Mendikdasmen.
Dikenal karena kebijakan-kebijakan yang kontroversial tak membuat Dedi Mulyadi berhenti. Usai memberlakukan program barak militer hingga pelarangan penggunaan kendaraan bermotor bagi para siswa, Dedi kini membuat aturan jam masuk sekolah.
Seperti yang telah diketahui, jam masuk untuk anak sekolah biasanya dimulai pada jam 7 pagi. Namun dalam surat edaran (SE) bernomor 58/PK.03/DISDIK tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan provinsi Jawa Barat menyebut soal jam masuk untuk anak sekolah.
Salah satu poin yang tertera dalam SE adalah terkait dengan penetapan waktu belajar yang sebelumnya dimulai pukul 07.00 WIB, kini menjadi pukul 06.30 WIB. Selain itu, ada juga aturan terkait dengan durasi pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjang dan usia peserta didik.
Pada jenjang PAUD, RA, dan TKLB, pembelajaran dimulai dari Senin sampai Kamis. Jam belajar dimulai pada pukul 06.30 WIB dengan durasi minimal 195 menit per hari.
Kemudian untuk jenjang SD, MI, dan SDLB, jam belajar dimulai pukul 06.30 WIB dengan durasi minimal 7 jam pelajaran per hari. Khusus untuk hari Jumat, belajar dimulai pukul 06.30 WIB dengan durasi minimal 4 jam pelajaran.
Ketentuan tersebut akan berbeda dan disesuaikan dengan masing-masing tingkatan kelas. Hal yang sama juga diberikan untuk tingkat SMP dan SMA.
Selain mengubah jam masuk sekolah, Dedi Mulyadi juga akan menghapus pekerjaan rumah (PR) untuk anak sekolah. Menurutnya, tugas-tugas sekolah seharusnya dikerjakan di sekolah saja.
Waktu di rumah seharusnya dihabiskan untuk beristirahat, membaca buku, berolahraga, serta membantu orangtua. Maka pemberian PR dianggap tidak efisien.
"Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas tidak dibawa menjadi beban di rumah," ujar Dedi, dikutip dari Tribunnews.
Selain akan menghapus PR, Dedi Mulyadi juga mendorong anak-anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat. Semua kebijakan tersebut merupakan salah satu bagian dari reformasi besar dalam sistem pendidikan di Jawa Barat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Marah, Ingatkan Politisi Tak Manfaatkan Anak-anak Remaja dan Sepakbola untuk Politik
Source | : | tribunnews,Kompas.com |
Penulis | : | Ines Noviadzani |
Editor | : | Nesiana |