Grid.ID- Pejabat dilarang rapat di hotel oleh Dedi Mulyadi dikarenakan efisiensi anggaran. Hal ini disebut bisa mengancam UMKM.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memperbolehkan pemerintah daerah kembali menggelar rapat di hotel. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap menegaskan larangan bagi pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kegiatan tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini diambil demi efisiensi anggaran serta keadilan bagi daerah-daerah yang masih tertinggal secara fiskal. Dedi menyoroti bahwa ada sejumlah daerah yang pendapatannya sangat terbatas, bahkan sampai tak mampu membayar tunjangan pegawai selama berbulan-bulan, seperti yang dirasakan di Kabupaten Pangandaran.
"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya kalau ketemu saya suka menangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan enggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," kata Dedi Mulyadi, dilansir Grid.ID dari Kompas.com.
Dedi Mulyadi kemudian mengatakan bahwa ketimpangan fiskal antara pusat kota dan daerah pinggiran semakin terlihat dari praktik pengelolaan anggaran. Menurutnya, kota-kota besar dengan banyak hotel dan aktivitas pariwisata cenderung mendapatkan pendapatan besar tanpa merusak lingkungan.
Sedangkan, daerah yang menggantungkan ekonomi pada galian pasir, batu, atau hasil hutan justru mengalami kerusakan yang parah. Daerah seperti ini juga cenderung memiliki pendapatan yang minim.
"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" tanya Dedi.
"Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan, banyak rakyatnya enggak punya toilet," tambahnya.
Dedi kemudian juga menyinggung terkait pemborosan dan penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan rapat di hotel. Sering terjadi adanya ketidakserasian antara realisasi dengan laporan yang diberikan.
"Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang hadir 7. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi," ungkap Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut kemudian mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk bersama-sama mengefisienkan anggaran. Hal ini dilakukan agar pembangunan di daerah masing-masing bisa berjalan.
| Source | : | TribunJabar.id,Kompas |
| Penulis | : | Faza Anjainah Ghautsy |
| Editor | : | Ayu Wulansari K |
