Grid.ID – Indonesia terus mengalami perubahan dalam sektor pembangunan, semuanya terlihat jelas dari bangunan tinggi yang berdiri kokoh di pusat kota.
Tak hanya bangunan tinggi saja, infrastruktur pun ikut meramaikan pertumbuhan ekonomi.
Dalam pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak hal serta banyak kepentingan yang harus dilakukan.
Seperti dibutuhkannya satu format pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Diskusi media Forum Merdeka Barat 9, yang bertajuk “Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?” di Ruang Roeslan Abdulgani, Gedung Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada , Jumat (17/11/2017).
(Baca Juga : Pemerintah Semakin Inovatif Dalam Memajukan Pembangunan Infrastruktur)
“Apabila kita membutuhkan satu dana yang riil, seperti kita membutuhkan Rp 1.500 triliun, di APBN Hanya tersedia Rp 250 triliun.
Sehingga ada gap sekitar Rp 1000 triliun, kondisi ini yang membuat satu format pembangunan infrastruktur Indonesia,” ujar Budi Karya.
Keadaan yang seperti ini malah menimbulkan berita hoax yang tengah viral, pemerintah dianggap akan menjual salah satu aset penting dari negara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Melihat pemberitaan yang ramai diperbincangkan, Menhub menjawab bahwa tidak ada yang akan dijual.
“Jelas, kita tidak ada niat menjual Bandara Soetta. Sebenarnya, apa yang kita lakukan malah lebih banyak melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” tegas Budi Karya.
Menhub juga menjelaskan, dalam format atau frame yang telah dibuat dalam dua skala, adalah skala perhubungan, bahwa regulator itu tidak boleh menjadi operator.
“Kita mengenal ada tiga klasifikasi, apabila proyek itu feasible maka proyek itu harus dilakukan oleh kementrian bersangkutan.
Salah satunya seperti PT Jasa Marga untuk membangun sejumlah ruas jalan tol di tanah air,” ulas Budi Karya.
(Baca Juga : Pemerintah Lakukan Skema Pembiayaan Inovatif, Upaya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Negara!)
Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilah-milah proyek yang visible dikelola oleh Kemenhub, yaitu Pelabuhan dan Bandara.
“Jika prospeknya bagus, kita lakukan kerjasama terbatas bukan tidak terbatas Antara 10-30 tahun,” pungkas Budi Karya.
Selain Menhub Budi Karya, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 turut hadir Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Dijen PPR Kemenkeu) Robert Pakpahan.
Infrastruktur menjadi fokus Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Hal itu tecermin melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dari tahun ke tahun, anggaran infrastruktur terus meningkat, mulai Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.
Tahun depan, anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi sedikitnya Rp 410 triliun, dan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Sebanyak 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol, 8.695 meter jembatan, 620 kilometer jalur kereta, 8 bandar udara, dan lain sebagainya bakal dibangun untuk kemakmuran Tanah Air.
Proyek infrastruktur yang mangkrak pun dikebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sebut misalnya, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu. Setelah pembangunannya terhenti selama dua dekade, tol tersebut akhirnya beroperasi pada November ini.
(Baca Juga : Waw, Pemerintah Gandeng BUMN dan Pihak Swasta Untuk Biaya Pembangunan Infrastruktur
Tiang-tiang yang sebelumnya terbengkalai tak lagi terlihat sejak PT Waskita Toll Road mengakuisisi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dan memulai pengerjaan jalan tol pada awal 2015. Sejak itulah pembangunan jalan tol yang terbengkalai itu kembali dilakukan.
Hadirnya Tol Becakayu bukan saja dapat menjadi alternatif masyarakat menuju Jakarta atau Bekasi, melainkan juga turut menambah jaringan jalan tol di Jabodetabek. Tol juga segera tersambung dengan Jalan Tol Wiyoto Wiyono dan Jakarta-Cikampek.
Selain tol, pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT) Jakarta serta light rail transit (LRT) Jabodetabek juga terus berlanjut.
Bahkan, pada awal 2019 nanti diperkirakan MRT sudah dapat dinikmati warga Jakarta. Sebuah kebanggaan bersama bahwa MRT pertama di Indonesia itu segera terwujud.
Lebih dari itu, geliat pembangunan infrastruktur juga membuat citra Indonesia makin bersinar di kancah internasional.
Menurut laporan Global Competitiveness Index 2017-2018 yang dirilis World Economic Forum pada September lalu, daya saing Indonesia meningkat dari peringkat ke-41 pada 2016 menjadi ke-36 pada tahun ini. Infrastruktur menjadi salah satu tolok ukur peningkatan daya saing tersebut.
Namun, meski terjadi peningkatan, sektor infrastruktur di Tanah Air masih perlu dipacu. Masih menurut laporan tersebut, kualitas infrastruktur Indonesia ada di peringkat ke-52 dari 137 negara, atau masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Sebut misalnya Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia di urutan ke-22. (*)