"Apa yang kita lihat di Negara Bagian Rakhine adalah perampasan tanah oleh militer dalam skala besar," kata Tirana Hassan, Direktur Amnesty.
"Pangkalan militer yang baru didirikan untuk menampung pasukan keamanan yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Rohingya," lanjut Tirana.
Di salah satu desa Rohingya, citra satelit menunjukkan adanya bangunan baru untuk sebuah pos polisi di perbatasan.
Pejabat Myanmar mengatakan bahwa desa-desa diratakan untuk memberi ruang bagi rumah baru pengungsi yang telah kembali.
Namun pihak militer dan Aung San Suu Kyi, peraih nobel perdamaian enggan berkomentar mengenai kondisi ini.
(Seorang Pengungsi Rohingya Dibekuk Oleh Pedagang Sayur, Ia Diduga Akan Lakukan Ini)
Myanmar dan Bangladesh mencapai kesepakatan pada bulan November untuk memulangkan warga yang melarikan diri.
Myanmar mengatakan bahwa kamp sementara untuk menampung orang-orang yang kembali sudah disiap tetapi prosesnya belum dimulai.
Amnesty Internasional mengatakan pembentukan kembali kota di wilayah tempat tinggal Rohingya tampaknya dirancang untuk mencegah pengungsi agar tidak kembali.
Hal ini dikarenakan kamp penampungan dibangun untuk menampung lebih banyak pasukan keamanan dan penduduk selain warga Rohingya. (*)