Find Us On Social Media :

Pergoki Dana Bansos Mengalir ke Keluarga Kepala Desa, Menteri Sosial Tri Rismaharini Langsung Turun Tangan

By Maria Novika, Kamis, 17 Juni 2021 | 14:50 WIB

Pergoki dana Bansos mengalir ke keluarga Kepala Desa, Menteri Sosial Tri Rismaharini langsung turun tangan usai dapat laporan.

Selain pembenahan data, Risma juga memetakan unsur dalam PKH yang berpengaruh pada penerima dana bansos.Diketahui Risma mencoret 21 juta data ganda penerima Bansos yang selama ini tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini diambil pihak Kemensos untuk meningkatkan integritas data dan juga untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal. Data ini memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang dibandingkan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil.Diketahui Mentri Sosial Tri Rismaharini kini memang berfokus pada kesejahteraan rakyat selama pandemi.Melansir dari Tribunnews.com, panemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan dari 24,75 juta di September 2019 menjadi 27,55 di September 2020.Hal ini disebut Risma sangat berdampak pada keluarga miskin dan rentan, apalagi adanya PHK, pengurangan jam kerja, serta menurunnya daya beli masyarakat.

Baca Juga: Dicurhati Risma yang Baru 3 Bulan Jadi Menteri, Megawati Beberkan Kondisi Sang Mensos yang Makin Kurus: Ternyata Makan HatiRisma mengutip data BPS yang menyebutkan dampak dampak pandemi Covid-19 terhadap pendidik usia kerja. "Berdasarkan data BPS per Februari 2021 menunjukan bahwa 19,10 Juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19," tutur Risma.Ia menyebutkan bahwa Kementrian Sosial telah memberikan dampak signifikan demi menjaga kesejahteraan rakyat agar tidak terlalu terpuruk.Melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)."Dengan dilanjutkan program jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar sejumlah 18,8 Juta KPM di seluruh Indonesia," papar Risma.

 (*)