Grid.ID - Indonesia tengah berjuang menghadapi lonjakan Covid-19 yang kian mengganas.
Berbagai rumah sakit pun dipenuhi pasien Covid-19 yang semakin hari semakin bertambah.
Tak sedikit rumah sakit yang kolaps dan tidak mampu lagi menampung pasien Covid-19.
Di tengah situasi mengkhawatirkan ini, pendapat seorang politisi ini justru menuai kontroversi.
Ia adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw yang mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat.
Menurut Rosaline, banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.
"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).
Rosaline menuturkan, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto yang biasa dijadikan rujukan bagi pejabat negara pun sudah tidak mampu menangani di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Ia menceritakan pengalaman ketika kesulitan mencari rumah sakit bagi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang terpapar Covid-19 hingga meninggal dunia.
"Saya sampai mengemis-ngemis, saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua Komisi IX, saya punya ketua umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra untuk ada ruangan, itu sampai segitunya," ujar dia.
Rosaline mengatakan, pemerintah mesti menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat karena kesehatan mereka harus mendapat perhatian khusus.
Menurutnya, pejabat negara mengemban tugas besar untuk memikirkan kepentingan negara dan rakyat.
"Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta," kata Rosaline.
Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai permintaan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine merupakan pernyataan yang tak sensitif.
"Inilah pejabat yang tak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran. Namun di saat yang sama pejabatnya bicara hal yang keblinger, ingin privilege," kata Ujang seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (7/7/2021).
Ia pun mengingatkan bahwa fasilitas-fasilitas itu bukan miliki mereka pribadi melainkan dibayar oleh masyarakat.
"Memang negara ini milik mereka? Ini kan negara milik rakyat, bukan milik mereka para pejabat. Bila perlu pun mereka minta disiapkan pemakaman khusus pejabat," kata Ujang.
Sang pengamat politikus menyatakan bila tidak ada urgensinya membangun rumah sakit khusus bagi para pejabat karena akan menambah beban keuangan negara.
Usul mendirikan rumah sakit khusus bagi pejabat pun dinilai hanya akan menjadi bumerang karena dapat menciptakan rasa ketidakadilan di tengah masyarkat.
"Utang negara yang menggunung dan APBN yang minus harusnya mereka sadar diri. Dan juga akan menambah rasa benci rakyat pada mereka karena akan menciptakan ketidakadilan," ujar dia.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usulkan RS Covid-19 untuk Pejabat, Wasekjen PAN: Harus Diistimewakan"