Grid.ID – Sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang.
Presiden menyampaikan, PPKM yang diubah menjadi level 3-4 tersebut akan dibuka secara bertahap apabila kasus Covid-19 mengalami penurunan.
Terkait dengan hal tersebut, Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito menyampaikan update kasus Covid-19 selama tujuh hari ke belakang.
Ia mengatakan kasus positif secara nasional terus mengalami penurunan. Tercatat, kasus positif pada Kamis (15/7/2021) berada di angka 56.757 kasus. Angka ini terus menurun hingga menjadi 33.772 kasus pada Rabu (21/7/2021) atau turun sebesar 40 persen.
Sementara itu, angka kesembuhan nasional selama tujuh hari terakhir menunjukan adanya peningkatan sebesar lebih dari 70 persen.
“Jika dilihat pada persen kasus aktif, terlihat mulai mengalami penurunan selama 3 hari terakhir,” ujar Wiku dalam keterangan tertulis yang diterima Grid.ID, Jumat (23/7/2021).
Selain itu, Wiku juga mengatakan bahwa presentasi bed occupancy ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur harian di tingkat nasional secara konsisten mengalami penurunan.
Selama tujuh hari terakhir, tingkat BOR nasional menurun menjadi 72,82 persen dari sebelumnya sebesar 76,26 persen.
Dengan adanya perkembangan positif tersebut, Wiku menuturkan hal tersebut patut disyukuri. Meski begitu, Wiku menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan bersama, salah satunya adalah angka kematian.
Pasalnya, jika dibandingkan dengan tujuh hari terakhir, angka kematian masih mencapai lebih dari 1.000 setiap harinya. Menurutnya, kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan kematian yang juga menurun.
“Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekadar angka, di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita,” tegas Wiku.
Untuk itu, Wiku menegaskan agar kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko harus terus didorong apabila daerah ingin segera menghadapi pembukaan bertahap PPKM Darurat.
Evaluasi PPKM Darurat di tujuh provinsi
Menurutnya, kepatuhan masyarakat desa dan kelurahan dalam memakai masker di tujuh provinsi Jawa-Bali tergolong cukup baik. Namun, kepatuhan menjaga jarak masih menjadi kendala di banyak desa atau kelurahan, termasuk di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.
“Tiga Provinsi ini lebih dari 30 persen desa atau kelurahannya tidak patuh menjaga jarak,” ujar Wiku.
Baca Juga: Tetap Syuting saat Ibunda Dirawat di ICU, Konsentrasi Amanda Manopo Terganggu
Selain kepatuhan protokol kesehatan, Wiku menyebut, pelaporan kinerja posko perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, apabila posko sudah berjalan hingga tingkat RT/RW, maka penelusuran kontak dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan.
“Pelaporan kinerja posko dapat memastikan penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan, sehingga kasus dapat ditekan,” ujarnya.
Jika melihat cakupan kinerja posko, Wiku mengungkapkan sebagian provinsi masih berada di angka 50 persen dalam pelaporan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
Sementara itu, kinerja cukup baik ditunjukan oleh posko DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali dengan tingkat pelaporan lebih dari 50 persen.
“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan oleh lebih dari 50 persen posko di daerah masing-masing,” ujar Wiku.
Guna mempercepat kinerja dan pelacakan, Wiku meminta pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa atau kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak.
Wiku juga mengingatkan pemerintah Jawa Tengah dan Banten untuk menurunkan angka kematian, meningkatkan kepatuhan menjaga jarak di desa atau kelurahan, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko yang ada di masing-masing wilayah.
Untuk pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur, Wiku meminta kedua daerah untuk menurunkan angka kematian serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk. Begitu pula dengan Yogyakarta yang didorong untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.
Baca Juga: Tak Bisa Dampingi Ibunda yang Sakit Covid-19, Amanda Manopo Hanya Bisa Pantau Lewat Video Call
“Kepada Pemerintah Bali saya meminta untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan BOR isolasi,” katanya.
Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap, tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan.
“Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya,” katanya.