Grid.ID - Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) kembali diselenggarakan pada Jumat (5/11/2021).
Kali ini, FMB 9 membahas mengenai evaluasi dan upaya koordinasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari menyatakan bahwa sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran, BRI telah mendistribusikan bansos ke sektor UMKM dan sektor perlindungan sosial dengan penyerapan yang mendekati 100 persen.
Bantuan berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan tambahan subsidi bunga telah disalurkan kepada pelaku UMKM. Sementara, untuk sektor perlindungan sosial, BRI telah menyalurkan bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH), bansos sembako, dan Bantuan Sosial Tunai.
“Selain itu, terdapat bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pelaku UMKM dalam mengakses fasilitas pembiayaan secara terjangkau,” ujar Supari dalam rilis yang diterima Grid.ID, Sabtu (6/11/2021).
Baca Juga: Sumpah Pemuda, Polres Enrekang Rangkul Organisasi Pemuda Berikan Bansos Kepada Masyarakat
Lebih lanjut, ia mengatakan akan terus mendukung program-program responsif pemerintah. Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan akan diakselerasi sampai terjadi pertumbuhan yang diharapkan pemerintah.
“Situasi Covid-19 sudah terkendali dan mobilitas (sudah kembali) tinggi. Beberapa kredit di BRI (juga) sudah mendekati normal seperti saat sebelum pandemi,” kata Supari.
Ia juga optimistis pemulihan UMKM dapat segera terjadi, setidaknya pada semester dua 2022, jika masyarakat semakin disiplin dengan protokol kesehatan.
“Ekosistem ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di negara ini sudah kembali terbentuk. Jika tetap bisa dipertahankan, maka akan alami percepatan recovery,” tambah Supari.
Supari juga memperkirakan selain bansos reguler yang dipertahankan, pada 2022, KUR juga masih diperlukan pelaku UMKM. Diharapkan juga KUR dapat diperluas.
Senada dengan Supari, Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki juga telah menyalurkan dua program bantuan pemerintah.
Bantuan nontunai telah disalurkan kepada 5,3 juta nasabah dan bantuan tunai BPUM disalurkan kepada 3,6 juta nasabah PNM pada 2020. Bantuan tersebut telah diserap dan digunakan oleh lebih dari 90 persen nasabah untuk pemulihan usahanya.
Baca Juga: Berkolaborasi dengan Banyak Pihak, Pemerintah Upayakan Bansos Disalurkan Tepat Sasaran
“Untuk 2022, PNM menyalurkan bantuan nontunai, sementara BPUM disalurkan oleh bank-bank penyalur. Jadi, kami sudah berikan seluruh database nasabah kepada pemerintah,” ujar Sunar.
Sebagai informasi, PNM melayani masyarakat dengan pembiayaan ultra mikro. Misalnya, pelaku usaha informal yang sebagian besar tidak memiliki akses ke perbankan.
Selain itu, sebanyak 10,8 juta nasabah tersebut semuanya perempuan dan berbasis kelompok. Sebanyak 49 ribu lebih tenaga pendampingan PNM juga secara rutin berkomunikasi dengan para nasabah tersebut.
Selama pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan bantuan berupa subsidi listrik melalui PLN. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, pemberian subsidi listrik kepada masyarakat telah berjalan sejak 2003, tetapi pada masa pandemi, bantuan tersebut ditambah dengan stimulus.
“Stimulus tidak hanya diberikan kepada keluarga, tetapi juga untuk golongan bisnis dan industri, termasuk yang berskala kecil,” ujar Bob.
PLN memberikan bantuan diskon bagi UMKM yang ingin menambah daya. Mereka cukup membayar biaya sebesar Rp 150.000-Rp 200.000 dari biaya semula sebesar Rp 4 juta.
Dalam hal penyaluran, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk pendataan sehingga bantuan dapat tepat sasaran. Sedangkan bantuan lain, berupa pemberian sembako misalnya, dilakukan PLN bersama komponen kepegawaian melalui program CSR.
Pada kesempatan yang sama, Researcher at Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tantangan untuk merancang bantuan yang komprehensif dan inklusif.
Menurutnya, bantuan seperti BPUM memberikan manfaat besar bagi UMKM. Sebab, selain menjadi bantalan sementara, BPUM dapat menjadi modal awal pelaku UMKM setelah pandemi mereka. Hal itu juga dapat mempermudah mereka kembali masuk ke roda perekonomian.
Yusuf juga mengatakan, meskipun optimis pemulihan ekonomi lebih baik pada 2022, pemberian bantuan pemerintah masih esensial.
“Pada 2020, bantuan untuk UMKM masih tetap diperlukan, karena UMKM memiliki porsi besar dalam perekonomian dan 99 persen di dalamnya adalah kelompok usaha mikro,” ujar Yusuf.
Ia pun menyarankan, jika akan dilakukan penarikan bantuan, lebih baik dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak berdampak pada masyarakat yang masih membutuhkan.
“Semua juga tergantung ketepatan data, evaluasi penyaluran dana PEN, dan dukungan pemerintah daerah dalam koordinasi penyaluran,” tambahnya.