Laporan Wartawan Grid.ID, Citra Kharisma
Grid.ID - Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menyoroti kasus perselingkuhan Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah.
Arist bahkan mendesak agar KPI segera mengambil langkah tegas atas perselingkuhan Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah yang menyita perhatian publik.
Sebagaimana diketahui bahwa isu perselingkuhan Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah ini pertama kali dibongkar oleh istri Rendy, Lady Nayoan.
Namun sejak saat itu Rendy dan Syahnaz disebut masih aktif syuting untuk sebuah sinetron.
Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat yang berharap keduanya segera dinonaktifkan dari televisi.
Arist pun mendukung harapan masyarakat dengan meminta agar KPI memberi sanksi administratif untuk keduanya.
"Bahkan kita minta itu segera diboikot pelaku-pelaku atau orang tua yang mengandalkan komunikasi dalam media,"
"Saya sangat setuju untuk memboikot itu, bisa saja boikot lewat administratif, boikot untuk tayangan, dan seterusnya," ungkapnya.
"Ini kan berdampak dalam proses tumbuh kembang anak," jelasnya.
"Saya kira KPI sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk itu (boikot). Bisa paling tidak adakan teguran administrasi kepada tayangan-tayangan televisi misalnya."
"Saya kira KPI sekalipun menurut mereka tidak punya kewenangan ini, tapi punya kode etik untuk menyampaikan itu atau mengusulkan itu atau melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menyelamatkan anak dari korban-korban itu," papar Arist, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat (30/6/2023).
KPI Buka Suara
Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett didesak netizen untuk mundur dari stasiun televisi.
Imbas dugaan perselingkuhan Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah, netizen mendesak KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk memboikot keduanya.
Netizen merasa jika Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett tak layak untuk tampil di TV karena permasalahan mereka yang meresahkan berbagai pihak.
Namun KPI mengatakan bahwa perkara ini bukanlah tanggung jawab mereka.
Mereka hanya berwenang untuk mengawasi dan meregulasi isi siaran.
Sedangkan untuk para artis adalah sepenuhnya tanggung jawab televisi yang mengontraknya.
"Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak untuk memboikot artis-artis, sepenuhnya ini adalah kewenangan lembaga televisi atau radio untuk mengkontrak artis tersebut."
"Tugas KPI adalah mengawasi isi siarannya," sambungnya.
"Jadi kalau menayangkan infotainment yang sifatnya 'perselingkuhan' atau 'perceraian', mengikuti rule-rule yang ada," jelas Aliyah, anggota KPI.
KPI menegaskan sekali lagi bahwa pihaknya sebagai regulator tidak mengurusi soal artis-artis yang dikontrak televisi, melainkan hanya memastikan bahwa siaran yang ditayangkan tidak melanggar aturan.
"Termasuk tidak memperburuk objek yang disiarkan, tidak mendorong berbagai pihak untuk ikut dalam konflik, yang paling penting tidak melibatkan anak-anak."
"Menyikapi perkembangan kasus S dan R yang diduga (selingkuh), kami memahami emosi masyarakat karena keduanya adalah publik figur."
"Kami berharap publik figur itu harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat," tutup Aliyah.
(*)