Find Us On Social Media :

Pura-pura Kere, Politisi di Banten Bikin Surat Miskin Agar Anaknya Masuk SMA Negeri Favorit, Kepala Sekolah Beri Bocoran Begini

By Grid., Kamis, 13 Juli 2023 | 15:10 WIB

Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Kepala SMAN 1 Kota Serang, Mohamad Najih melakukan verifikasi ke rumah pendaftar PPDB di SMAN 1 Kota Serang

Grid.ID - Seorang politisi di Serang, Banten nekat membuat surat keterangan tidak mampu atau surat miskin agar anaknya bisa diterima di SMA Negeri favorit di kotanya.

PPDB Online 2023 rupanya menimbulkan masalah baru terkait dengan kecurangan beberapa oknum yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah unggulan.

Berbagai cara dilakukan orang tua agar sang anak bisa masuk ke SMA Negeri favorit yang jarak zonasinya jauh dari rumah, termasuk memalsukan Kartu Keluarga hingga rela ngaku-ngaku jadi orang miskin.

Kasus curang saat PPDB Online 2023 ini dibocorkan langsung oleh Kepala SMAN 1 Kota Serang, Mohamad Najih.

Kepala SMAN 1 Kota Serang, Mohamad Najih mengungkapkan ada politisi dan orang kaya yang membuat surat keterangan tidak mampu.

Tujuannya agar sang anak bisa masuk ke SMAN 1 Serang menggunakan jalur afirmasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023.

Padahal, jalur afirmasi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang ingin bersekolah.

Najih mengatakan hal tersebut terungkap saat pihak sekolah melakukan verifikasi ke rumah pendaftar.

"Hari Minggu kita ke lapangan, dan menemukan ada dua (orang kaya dan politisi yang mendaftarkan anaknya pakai jalur afirmasi pada PPDB 2023 di Banten-red)," kata Najih kepada wartawan di SMAN 1 Kota Serang, Rabu (12/7/2023).

Ia mengatakan modus kedua kedua orang kaya dan politisi itu mendaftarkan anaknya menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan.

Baca Juga: Perjuangan Krisdayanti yang Kini Sukses Jadi Politisi, Kampanye Modal Rp7 Juta, Rela Blusukan ke Ratusan Desa

"SKTM-nya asli, tapi palsu. Kenapa asli karena yang mengeluarkan kelurahan, kenapa palsu karena dia orang kaya," jelasnya.

Najih mengaku sudah mencoret kedua orang tersebut, lantaran tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Udah kita coret," tegasnya.

Najih mengatakan kuota di jalur afirmasi memang belum terisi penuh.

Untuk itu pihak sekolah turun ke rumah warga untuk mencari calon siswa dari keluarga tidak mampu.

"Kuota afirmasi 65, yang mendaftar 18, cuma yang diterima cuma 6. Karena yang 10 tidak bisa lolos verifikasi, dan yang dua dicoret karena kaya," ungkapnya.

Menurut Najih, alasan 10 pendaftar tadi tidak lolos karena saat pembuktian verifikasi di sekolah mereka tidak datang.

"Kita ingin afirmasi ini betul-betul terisi dengan benar. Tapi tadi kita lihat ada satu, dia tidak mampu, tidak punya orang tua dan tinggal bersama bibinya, itu akan kita coba ajak sekolah," jelas Najih.

Sementara, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menjelaskan, jalur afirmasi merupakan jamur husus warga kurang mampu.

Ketika ditemukan orang kaya yang mendaftar pakai jalur tersebut, bakal langsung dicoret oleh pihak sekolah.

Baca Juga: SYOK Lihat Gaya Anies Baswedan Antar Sekolah Anaknya Naik Sepeda Motor Sederhana, Plat Nomer Kendaraan Jadi Sorotan Gegara ini

"Jalur afirmasi ada kriterianya, tadi ada yang dicoret juga," singkatnya.

Modus Numpang KK

Polemik PPDB 2023 di Banten tak berhenti di situ, banyak juga kasus numpang KK.

Yakni memasukkan nama peserta ke kartu keluarga (KK) ke warga yang rumahnya dekat dengan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten, Tabrani pun buka suara.

"Kalau ada masyarakat yang mengeluh soal sistem zonasi, itu kan basisnya kartu KK. Soal bagaimana kartu KK itu bukan produk kami, tapi itu instansi lain," kata dia, Rabu (12/7/2023).

Sejumlah memakai cara numpang KK, agar anak-anaknya bisa bersekolah di SMA Negeri jalur zonasi.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar pun melakukan sidak ke rumah warga di dekat SMAN 1 Kota Serang.

Ia turun ke lapangan untuk mengecek, apakah ada kasus numpang KK tersebut.

Hal serupa juga terjadi di SMAN 1 dan 2 Tangerang.

Baca Juga: Berawal dari Sekedar Hobi, Nabila Syakieb Kini Dirikan Sekolah Berkuda hingga Gelar Kompetisi

Tabrani mengaku, tak bisa berbuat banyak soal hal tersebut.

Sebab dasar penerimaan jalur zonasi, berdasarkan KK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Kami enggak bisa masuk ke wilayah itu, yang jelas pada saat dia menggunakan KK maka KK itu basis data jalur zonasi nanti," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ada Orang Mampu dan Politisi yang Buat Surat Miskin supaya Anaknya Bisa Masuk SMAN 1 Kota Serang

(*)