Nadia menuturkan bahwa kronologi bermula ketika adik iparnya melakukan persalinan di klinik yang berada di wilayah Bungursari, Kota Tasikmalaya, Senin (13/11/2023).
Sejak awal, dirinya merasa pelayanan yang dilakukan klinik tersebut kurang baik.
Mirisnya, bukannya menangani pasien dengan baik, petugas justru terlihat cuek memainkan ponselnya.
"Selain itu, adik saya yang menjalani proses persalinan diduga menjadi bahan pelajaran mahasiswa yang sedang praktik di klinik tersebut," tambah Nadia.
Parahnya lagi, pasien juga tidak dibersihkan usai menjalani proses persalinan.
Kemudian setelah lahir, bayi dengan berat 1,5 kilogram itu tak mendapatkan perawatan yang semestinya.
"Bayi adik saya memiliki berat badan sekitar 1,5 kilogram saat lahir. Namun, bayi itu hanya dimasukkan ke dalam inkubator selama beberapa jam pada Selasa (14/11/2023) pagi."
"Ibu dan bayi disuruh pulang oleh pihak klinik lantaran dinyatakan sudah sehat tanpa harus melakukan penanganan lanjutan," kata Nadia.
Namun nahas, belum sampai sehari berada di rumah, bayi laki-laki tersebut mendadak sudah tidak bergerak.
Keluarga pun langsung membawa kembali bayi itu ke klinik tersebut, dan dinyatakan sudah meninggal dunia.
"Namun, bayi dinyatakan sudah meninggal dunia. Pihak klinik tak memberikan keterangan lanjutan," lanjutnya.
"Kami masih berupaya untuk memastikan kondisi bayi itu dengan membawanya ke rumah sakit lain, tapi nyawa bayi sudah tak tertolong," ujar Nadia.
Kepala Dinkes Kota Tasikmalaya Uus Supangat telah merespons laporan dari keluarga pasien bayi prematur tersebut.
Pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut dan memanggil pihak klinik yang diduga melakukan pelayanan yang merugikan tersebut.
"Tadi pagi sudah kami panggil. Namun saya belum terima hasil wawancaranya. Saya masih menunggu hasilnya. Saya belum bisa menyampaikan apa-apa," ungkap Uus.
Uus menegaskan bahwa Dinkes akan memfasilitasi kasus ini hingga menemui titik terang sesuai kronologi yang jelas dari kedua belah pihak.
"Kami akan hormati hak dan kewajiban masing-masing. Tentu ruang pertemuan, fasilitasi, akan dilakukan setelah ada kejelasan kasusnya seperti apa," pungkasnya.
(*)