Laporan wartawan Grid.ID, Dewi Lusmawati
Grid.ID - Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said ( Pasha Ungu) menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Pasha Ungu, hal itu dilakukannya bila tidak mampu menyelesaikan persoalan yang mendera Kota Palu pascagempa dan tsunami disertai likuifikasi pada 28 September 2018.
"Saya secara pribadi sebagai wakil wali kota kalau memang dianggap tidak maksimal menjalankan pemerintahan, saya tidak ada masalah, saya siap diturunkan atau mengundurkan diri," ujar Pasha Ungu sembari meneteskan air mata di kantor DPRD Palu, Sulawesi tengah, Rabu (17/10/2018) seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga : Mengejutkan! Pasha Ungu Ingin Mundur Dari Wakil Walikota Palu?
Dikutip Grid.ID dari Kompas.com, pernyataan tersebut dikeluarkan Pasha Ungu ini di sela skors Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor dewan setempat karena tidak dihadiri Wali Kota Palu, Hidayat.
Menurut dia, kalau setelah peristiwa ini pascagempa masyarakat memintanya mundur, dirinya siap, meski demikian dia belum menyampaikan secara formal kepada Wali Kota Palu, Hidayat bagaimana tanggapanya nanti.
Pasha Ungu mengaku tidak ambil pusing terhadap kelompok masyarakat tertentu yang sengaja memperkeruh suasana agar warga tidak memercayai kinerjanya selama ini.
Baca Juga : Sambil Menangis, Pasha Ungu Mengaku Siap Mundur dari Jabatan Wakil Wali Kota Palu
Sebab, apa yang sudah dikerjakan dalam menangani bencana sudah dilakukan semaksimal mungkin.
"Kami tidak peduli dihujat, kami tidak mau pusing dihina sampai dikatakan tidak mampu, saya secara pribadi tanpa membawa unsur-unsur pemerintah berusaha bekerja. Kalau setelah ini, saya (mundur), mungkin pak wali seperti apa nanti, bagaimana tanggap beliau, saya belum tahu," katanya.
Vokalis band Ungu ini mengatakan di awal pascagempa bantuan logistik yang datang sangat terbatas, lalu bagaimana perasaan bila ada warga tidak mendapatkan bantuan itu sementara mereka korban membutuhkan bantuan.
Baca Juga : Momen Haru Adelia Pasha Gendong Balita Korban Gempa di Palu
"Apalah artinya saat datang di awal-awal hanya satu truk, kira-kira bagaimana rasanya kalau Anda berada di situ. Boleh dikata aparatur pemerintah sudah bekerja untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, kira-kira seperti apa yang kami harus lakukan," bebernya sedih dan terharu.
Pasha tidak mempersoalkan jabatan itu, tapi bagaimana memberikan masyarakat itu bantuan agar bisa bangkit dari kondisi yang terjadi saat ini di Kota Palu, kendati aktivitas mulai berjalan, tetapi belum normal sepenuhnya.
"Saya kira itu bukan persoalan. Tapi hari ini bagimana kita memberikan pemenuhan jaminan hidup masyarakat kita terkait tuntutan kebutuhan makanan mereka karena tanggap darurat ini diperpanjang sampai 26 Oktober," tambahnya.
Baca Juga : Ariel NOAH Ternyata Hubungi Pasha Ungu dan Bantu Korban Gempa dan Tsunami di Palu
Rapat dengar pendapat yang akan membahas pemulihan kota serta anggaran bantuan kepada korban pascagempa diskors tanpa batas waktu sampai Wali Kota Palu Hidayat hadir untuk memberikan penjelasan penanganan bencana.
Awalnya, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Palu Ishak Cae berlangsung alot sebab anggota dewan mengajukan interupsi meminta wali kota hadir dalam rapat sesuai dengan kesepakatan awal hingga akhirnya anggota lain ikutan interupsi dan pergi meninggalkan ruang rapat.
Di saat bersamaan, sejumlah warga masuk di ruang rapat sambil membawa spanduk mosi tidak percaya dengan pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terkait dengan penanganan pascagempa yang dinilai lamban.
Baca Juga : Sepekan di Tenda Pengungsian Korban Bencana Palu, Adelia Pasha Rindu Anak
Mereka meminta beberapa angota DPRD setempat bertanda tangan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti lambannya kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan pasca gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah (Sulteng), akhir September lalu.
Melansir dari KompasTV, Selasa (9/10/2018), JK bahkan menyebut bahwa pihak TNI lebih aktif dibanding Pemda dalam penanganan bencana.
"Minggu lalu saya ke Palu. melihat bencana. Semua yang memegang kendali, tentara. Semua bantuan lewat korem (komando resor militer), lewat tentara. Kemana aparat sipil? Kemana kantor Gubernur? Kemana kantor Walikota?" tanya JK.
"Ya tentu di samping itu juga ada yang kena (bencana), tapi langsung kehilangan kendali."
"Terpaksa semua didatangkan dari Jakarta, termasuk untuk orang yang jualan bensin (petugas SPBU), operator bensin juga dari Jakarta, kita datangkan dari luar daerah," imbuhnya.
Baca Juga : Bantu Korban Gempa, Adelia Pasha Bagikan Sendiri Bantuan di Pengungsian
JK memang tak menampik bahwa untuk pemulihan pasca bencana, dibutuhkan bantuan dari luar daerah.
Namun, yang ia sayangkan adalah ketika Pemda sedang dibutuhkan, malah tidak efektif.
Wapres juga menyoroti lambannya informasi perkembangan pasca bencana yang dilakukan Pemda.
"TNI langsung update, Pemda seminggu baru update," imbuhnya.(*)