Pada beberapa forum awalan sebelum KTT G20 di Bali, dibahas pula kesenjangan akses perempuan dan anak-anak selama masa pandemi Covid-19. Salah satunya disinggung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Desember 2021.
Seperti diketahui, pandemi Covid-19 membuat perempuan memiliki beban ganda, yakni harus meninggalkan pekerjaan, mengurus rumah tangga, serta dibebani dengan tanggung jawab pengasuhan tambahan.
Tak hanya itu, kesenjangan akses untuk memperoleh layanan kesehatan juga ikut dirasakan perempuan. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyebut, perempuan juga seringkali tidak memiliki akses maupun kontrol atas makanan bergizi juga air bersih.
“Saat sakit, perempuan seringkali harus mendapatkan izin suami untuk mengakses layanan kesehatan,” tutur Bintang seperti dikutip dari situs Kemen PPPA, Jumat (10/12/2021).
Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Indonesia di Netflix untuk Rayakan Hari Sumpah Pemuda
Laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mencatat bahwa jumlah kematian ibu dan bayi meningkat selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Keluarga per 14 September 2021, tercatat sebanyak 1086 ibu meninggal dengan hasil pemeriksaan swab PCR/antigen positif.
Sementara dari data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), jumlah bayi meninggal yang dengan hasil swab/PCR positif tercatat sebanyak 302 orang. Di sisi lain, Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Giwo Rubianto Wiyaga menyebut, pandemi Covid-19 membuat vaksinasi anak tertunda dan penyuluhan kecukupan gizi menurun.
Berdasarkan data Kemenkes, cakupan imunisasi dasar lengkap menurun signifikan sejak awal pandemi COVID-19, yakni dari persentase 84,2 persen pada 2020 menjadi 79,6 persen di awal 2021.
“Tentunya fokus kita sudah bukan hanya untuk menangani Covid-19 agar tidak terjadi kenaikan infeksi, tetapi juga turut meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh ibu dan anak di mana pun mereka berada,” jelas Giwo.
Baca Juga: Misi Kemenkeu Wujudkan Keuangan Berkelanjutan dalam Agenda G20
Berkaca dari fenomena yang ada, Bintang menyebut, diperlukan kebijakan yang berfokus untuk mengangkat hak-hak perempuan, yang juga merupakan hak asasi manusia. Adapun langkah ini dirumuskan Kemen PPPA melalui kerja sama dengan aliansi dan kelompok keterlibatan G20 dan mitra sosial, termasuk G20 Empower dan Women20 (W20).