Laporan Wartawan Grid.ID, Arif Budhi Suryanto
Grid.ID - Sosok William Aditya Sarana, seorang politisi muda dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Hal tersebut lantaran di awal kiprahnya sebagai anggota DPRD DKI yang baru, William sudah berani membongkar kejanggalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2020.
Melansir dari Kompas, melalui akun Instagram pribadinya @willsarana, William mengungkap kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.
Tak hanya itu, William juga mengungkap anggaran tak wajar lain yang ada pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Antara lain pengadaan pulpen yang mencapai Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Kemudian, pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan yang anggarannya mencapai Rp 121 miliar.
Baca Juga: Jangan Takut, 5 Hal Aneh Pada Vagina Ini Memang Normal Terjadi Lho!
Lalu, ada beberapa unit server dan storage yang dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Alhasil, unggahan William itu pun menjadi sorotan poblik dan menjadi bahan untuk menyerang Pemprov DKI Jakarta.
Disebut Anies Hanya cari Panggung
Ramainya orang membahas anggaran janggal ini pun sampai membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut berkomentar.
Menurut dia, yang dilakukan William itu hanyalah sebagai ajang dirinya mencari panggung sebagai anggota dewan yang baru.
Ia juga mengatakan, sebelum diviralkan oleh William, dirinya mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.
"Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta),"
"Saya sudah bicara sebelumnya, dan kami review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," ujar Anies di Balai Kota, rabu (30/10/2019).
Baca Juga: Tampil Powerfull dan Cantik Bak Elsa dalam Teaser MV OST Frozen 2, Taeyeon SNSD Banjir Pujian
Anies pun mengaku, dirinya tak mau membuka anggaran-anggaran janggal itu karena hanya ingin memperbaiki sistem bukan mencari perhatian publik.
"Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan,"
"Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan kalau bicara. Nah, saya bicara untuk menyelesaikan masalah," lanjut Anies.
Dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPRD
Selain mendapat respon pedas dari Anies Baswedan, William juga mendapat krirtikan dari rekannya sesama anggota DRPD.
Disela-sela rapat KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta antara DPRD Komisi A dan Bidang Kepemerintahan, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyebut William tidak memiliki tata krama.
"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam menyampaikan aspirasi,"
"Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujar Inggard dalam rapat itu.
Lebih lanjut, Inggard mengatakan kalau seharusnya William mencatat apa yang menurutnya janggal lalu membahasnya dalam rapat bukan malah di media sosial.
"Khususnya pada Saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran aatau di televisi, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat dan kita bahas nanti," lanjut Inggard.
Tak sampai di situ, akibat sikap terbukanya itu, William kini dilaporkan Ketua LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan DPRD.
Menurut Sugiyanto, apa yang dilakukan oleh William telah melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resminya, Senin (4/11/2019).
Apa yang telah dilakukan William dinilai melanggar kode etik karena telah mengunggah dokumen KUA-PPAS yang belum dibahas di rapat itu ke media sosial.
Baca Juga: Demi Pencitraan, Dulu Malaysia Sampai Memohon Pada Indonesia Untuk Hal ini
Dukungan dari Masyarakat
Namun meski mendapat respon pedas dari pihak eksekutif dan sesama rekan kerjanya di legislatif, nyatanya William justru mendapat dukungan dari masyarakat.
Tanpa dia duga, puluhan karangan bunga membanjiri halaman gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (05/11/2019).
Melalui akun Twitternya @willsarana William pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat.
"Papan bunga sebagai bentuk dukungan publik terus berdatangan. Terima kasih sebesar-besarnya," tulisnya.
Sementara itu, akun twitter PSI @psi_id juga mengucapkan terima kasih atas bentuk dukungan masyarakat terhadap salah satu anggotanya.
"Terima kasih untuk dukungan yang terus mengalir dalam bentuk karangan bunga di kantor DPRD DKI. Kami akan terus bekerja memastikan seluruh uang rakyat benar-benar terpakai untuk kepetingan rakyat," tulis akun tersebut pada Rabu (06/11/2019).
Berikut beberapa karangan bunga yang didapat William sebagai dukungan dari masyarakat.
(*)