Laporan Wartawan Grid.ID, Novia Tri Astuti
Grid.ID - Sejumlah mal di Jakarta mengalami kerugian hingga belasan miliar.
Budihardjo Iduansjah selaku Ketua Himpunan Penyewaan Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) di Jakarta menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat pada Pemprov DKI.
Budihardja menyampaikan bahwa dirinya tengah melakukan kompensasi atas kerugian yang terjadi usai musibah banjir yang menimpa sejumlah wilayah Jabodetabek, kutip Grid.ID dari Kompas Minggu (12/1/2020).
Baca Juga: Rizky Febian Cerita Masa Kecilnya yang Suram, Tiap Hari Dipalak sampai Terpaksa Bohongi Orang Tua
Sebab musibah banjir yang melanda Jakarta pada awal tahun 2020 lalu, mengakibatkan sejumlah mal terpaksa tidak dapat beroperasi demi keselamatan para pengunjung.
Salah satunya adalah Mall Taman Anggrek yang terpaksa tutup karena kerusakan mesin pembangkit listrik akibat terendam banjir.
Demi menghindari adanya banjir susulan, Mal taman Anggrek membuat tanggul dengan karung sak pasir dan terpal untuk menghindari debit air masuk ke dalam ruangan di lantai paling dasar gedung.
Selain itu Budihardja menyebutkan data yang diperoleh, Mal Cipinang dan Lippo Puri Mal terpaksa tutup lebih dari sepekan.
Budihardja menyampaikan bahwa satu mal bila dihitung kerugian mencapai 15 miliar selama operasional tutup setengah bulan.
"Kita target per meter persegi Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 per bulan, ini mereka tutup setengah bulan. Misal Rp 500.000, kali saja kalau luas mal ada 30.000 meter persegi, bisa rugi capai Rp 15 miliar selama tutup," kata Budihardjo.
Sementara itu melansir dari Warta Kota, Budihardja juga menyebutkan Mal Taman Anggrek dan Lippo Puri mengalami kerusakan mesin pembangkit listrik karena banjir 1 Januari 2020 lalu.
"Itu Lippo Mall Puri juga lama tutupnya seperti Taman Anggrek, Mall itu baru buka Senin lalu tapi ditutup kembali karena ternyata operasional belum bisa maksimal," ujar Budihardjo.
Oleh karenannya asosiasi pengiriman surat pada Gubernur DKI Jakarta, mereka menuntut agar Pemprov DKI bisa berkompensasi mengganti sejumlah kerugian.
"Kita sudah kirim surat ke Pak Gubernur, kita mau ketemu untuk diskusi, kita mau fair sajalah untuk kompensasi banjir ini, sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak misalnya," ujar Budi.
(*)