Find Us On Social Media :

Tindak Lanjut Pemulangan 689 Orang Asal Indonesia Eks ISIS, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Ada Rencana Memulangkan Teroris!

By Novia, Rabu, 12 Februari 2020 | 08:55 WIB

Tindak Lanjut Pemulangan 689 Orang Asal Indonesia Eks ISIS, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Ada Rencana Memulangkan Teroris!

Baca Juga: Main Film Toko Barang Mantan, Reza Rahadian Memuji Kualitas Akting Marsha Timothy

"Bahkan berbagai instansi perlu segera menghentikan untuk memikirkan berbagai opsi ataupun skenario dalam memulangkan eks WNI anggota ISIS," ujar Hikmahanto.

Selain itu, ia juga berpendapat agar pemerintah menyampaikan 3 alasan terkait pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

Pertama, tidak adanya desakan dari manapun agar pemerintah kembali menerima eks WNI anggota ISIS.

Baca Juga: Suaminya Jadi Musisi Sukses dan Dikenal Banyak Orang karena Bakatnya, Meisya Siregar Beberkan Bebi Romeo Ternyata Takut dengan Ikan Lele Goreng!

Diketahui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mendesak pemerintah agar WNI eks ISIS segera dipulangkan, juga Suriah atau Irak.

Selanjutnya menurut penuturan Hikmahanto, UU yang membahas tentang kewarganegaraan sudah tegas menentukan warga Indonesia anggota ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya sejak bergabung menjadi anggota.

Maka hal ini tidak ada kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk melakukan evakuasi ataupun pemulangan terhadap 689 orang tersebut.

Baca Juga: Lucinta Luna Positif Psikotropika, Narkoba yang Jadi Barang Bukti Ditemukan di Tong Sampah

"Mereka bukanlah warga negara dan tidak seharusnya uang negara digunakan untuk kepentingan bukan warga negara," jelasnya.

Sementara itu alasan yang terakhir, Hikmahanto menyampaikan apabila pemerintah tidak perlu disibukkan dengan wacana yang justru dapat mendeligitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Sebab ini akan menjadi berbeda apabila PBB Suriah atau Irak yang meminta Indonesia memikirkan eks warga negaranya yang sedang ditahan.

Baca Juga: Meski Kabur-kaburan dan Enggan Diwawancara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisi Lucinta Luna Usai Ditangkap

"Dalam konteks demikian, tentu rapat terbatas kabinet perlu dilakukan dan berbagai skenario perlu dimunculkan," ungkapnya.

(*)