Laporan Wartawan Grid.ID, Rizqy Rhama Zuniar
Grid.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau yang kerap disapa Risma marah besar saat blusukan untuk cek bantuan sosial (bansos) di Tuban.
Risma diketahui blusukan ke Kelurahan Sendangharjo, Tuban, pada Sabtu (24/7/2021) untuk mengecek terkait penerimaan bansos kepada masyarakat setempat.
Bansos tersebut merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako yang diberikan tiap bulannya.
Tak sendiri, kala itu Risma juga didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Tuban Eko Julianto saat melakukan blusukan.
Melansir dari Kompas.com, kemarahan Risma tersebut dipicu lantaran adanya pengakuan dari warga setempat yang mengaku hanya menerima bansos dua bulan.
Kastini (57) mengaku kepada Risma bahwa ia hanya menerima bansos bulan Juli dan Agustus.
Padahal Kementerian Sosial diketahui telah menganggarkan dana program sembako untuk tiga bulan, yakni dari Juli, Agustus, dan September.
Per bulan masyarakat dianggarkan mendapat bantuan senilai Rp 200 ribu dengan rincian Rp 165 ribu untuk 15 kg beras, Rp 26 ribu untuk telur, dan Rp 9 ribu untuk tempe.
Mengutip dari Surya.co.id, mengetahui hal tersebut, Risma pun mempertanyakan kepada Bupati dan Kadinsos Tuban soal uang bansos bulan September yang belum dibagikan.
"Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana, mestinya dicairkan sekaligus," kata yang dikutip Grid.ID dari Surya.co.id, Sabtu (24/7/2021).
Merasa ada yang janggal, Risma pun tak henti-hentinya mencecar Kadinsos Tuban, Eko Julianto.
"Ini saya bongkar, kalau satu bulan penerima Rp 200 ribu per bulan, jika dikalikan 80 ribu KPM berapa itu, berapa bunganya, kemana uangnya?" cecar Mensos Risma kepada Eko Julianto.
"Saya kira lembaga hukum tahu ini," imbuhnya.
Mendapat teguran dari Risma, Eko Julianto kemudian mencoba menjelaskan bahwa uang satu bulan KPM BPNT masih ada di kartu keluarga sejahtera (KKS).
Dalam kartu tersebut transaksi hanya dua bulan.
Selain itu, pihaknya juga memastikan soal permasalahan bunga satu bulan akan disampaikan pada Bupati.
Jika Bupati meminta untuk disalurkan, makan Dinas Sosial akan menyalurkan.
Eko Julianto juga mengungkapkan, ia khawatir jika uang bansos dicairkan semua, maka kemungkinan beras bantuan akan dijual, sedangkan telur dan tempe bisa rusak.
(*)