Reformasi sektor keuangan non-bank sejatinya tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah dan regulator.
Namun, diperlukan adanya sinergi antara para pelaku jasa keuangan serta stakeholder lainnya agar dapat menarik lebih banyak investor.
Maklum, meskipun tengah mengalami pertumbuhan, hingga saat ini total aset asuransi dan dana pensiun di Indonesia kurang dari 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020, angka tersebut masih kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Singapura sekitar 60-85% dari PDB nominal negara-negara tersebut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap reformasi sektor keuangan Indonesia dapat berjalan melalui ide-ide baru yang inovatif serta pengembangan layanan keuangan Indonesia yang berkelanjutan.
Setidaknya ada lima pokok utama yang dapat dilakukan untuk melakukan reformasi keuangan di Indonesia yakni, meningkatkan akses keuangan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi, sumber keuangan jangka panjang untuk membantu pembangunan perekonomian, meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan, pengembangan instrumen keuangan dan penguatan kebijakan, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen guna meningkatkan investasinya di pasar keuangan domestik.
Arup Chatterjee, Principal Financial Sector Specialist Asian Development Bank (ADB), menambahkan, hal utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan industri asuransi dan dana pensiun dalam transisi digital dan ekonomi hijau adalah mempersiapkan peta jalan, sehingga nantinya digitalisasi akan dipandang sekadar pilihan dan bukan sebagai solusi akhir.
Selain itu, perlu juga dilakukan untuk mengubah pola pikir konsumen dalam memandang industri ini secara positif. "Pasar asuransi harus dapat mengukur dampak perlindungan konsumen terhadap masyarakat, lingkungan, produktivitas, pendapatan, strategi, biaya, investasi dan regulasi," jelasnya.
Pelaksanaan IFG International Conference 2022 ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai salah satu anggota G20 dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan pada industri industri asuransi dan dana pensiun.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus menjadi perhatian penting dalam rangka mendukung percepatan perekonomian nasional.
Sumarjono, Advisor Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK mengatakan, transisi keuangan menuju era digital dan ekosistem ekonomi hijau tengah menjadi topik utama yang dibahas negara-negara G20. "Faktor keamanan menjadi isu penting dalam transformasi digital agar dapat melindungi data pribadi yang memang harus dijaga oleh nasabah dan lembaga keuangan. Sebab itu, literasi keuangan adalah hal yang penting untuk ditingkatkan," jelasnya.
Selama dua hari penyelenggaraan IFG International Conference 2022 telah menampilkan lima topik terkait pengembangan industri asuransi dan dana pensiun dalam upaya menyesuaikan dengan transformasi digital dan ekonomi hijau serta menghadirkan sebanyak 30 pembicara.