Grid.ID - Demi mewujudkan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah, terutama di Indonesia bagian timur.
Selain dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik masyarakat, kebijakan BBM satu harga juga diharapkan dapat menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, implementasi kebijakan BBM Satu Harga berfokus untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sejak 2017. Diketahui bahwa akses masyarakat di wilayah-wilayah tersebut terhadap energi masih sangat terbatas sebelumnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (31/10/2022).
Adapun PKS tersebut berisi tentang pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di provinsi, kabupaten, dan kota.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan bahwa PKS tersebut bertujuan untuk membuat pedoman dalam memperkuat koordinasi dan sinergitas antara BPH Migas dan Kemendagri sebagai pengampu pemda.
“Utamanya dalam pengendalian konsumen yang berhak untuk mendapatkan jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite agar tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (1/11/2022).
Erika menjelaskan, terdapat tiga ruang lingkup dari kerja sama antara BPH Migas dan Ditjen Bangda Kemendagri. Pertama, memberikan fasilitas penyediaan data dan informasi konsumen pengguna.
Kedua, memberikan fasilitas peran pemerintah daerah (pemda) provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan instrumen pengendalian penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP. Ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan.
Menurut Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, kegiatan tersebut dipandang cukup penting sebagai upaya mendukung pengawasan pengguna BBM bersubsidi.
“Kegiatan ini saya pandang cukup penting sebagai upaya kami bersama untuk mendukung pengawasan konsumen atau pengguna BBM bersubsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu,” imbuhnya.
Pada Melalui perjanjian kerja sama tersebut, BPH Migas berharap Kemendagri dapat memberikan sejumlah dukungan.
Pertama, dukungan dan fasilitasi atas pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi terkait konsumen pengguna JBT dan JBKP dari pemda provinsi, kabupaten, dan kota. Dukungan ini diperlukan untuk mengintegrasikan data ke dalam sistem informasi badan usaha penugasan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP.
Kedua, dukungan dalam rangka pengawasan atas pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP yang dilakukan oleh pemda provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh wilayah Indonesia.
Ketiga, sosialisasi kepada pemda provinsi, kabupaten, dan kota terkait pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, dukungan terkait harmonisasi data pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP dari pemda provinsi, kabupaten, dan kota agar terintegrasi dalam sistem informasi teknologi badan usaha penugasan agar tepat sasaran.
Ada 423 penyalur sudah beroperasi
Secara serentak, BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) meresmikan program BBM Satu Harga di tiga daerah, yakni Sorong di Papua Barat, Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah, dan Halmahera Tengah di Kepulauan Maluku Utara.
Peresmian dilakukan di Terminal BBM Pertamina Tojo Una-Una pada Rabu (2/11/2022). Melalui peresmian tersebut, Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan bahwa BPH telah berhasil memiliki 423 penyalur BBM satu harga di seluruh Indonesia.
Adapun jumlah penyalur di tiga daerah tersebut sebanyak 47 lembaga. Terdiri dari 25 penyalur di Sorong, 11 penyalur di Tojo Una-Una, dan 11 penyalur di Halmahera.
Penambahan jumlah penyalur tersebut membuat BPH Migas hanya perlu mengembangkan 160 penyalur lagi guna memenuhi target program BBM Satu Harga sebanyak 583 penyalur pada 2024.
“Secara total sudah ada 423 penyalur. Peresmian BBM Satu Harga meliputi 11 penyalur di area Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Selain dihadiri oleh jajaran BPH Migas, peresmian juga turut dihadiri oleh Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro, Bupati Tojo Una-Una Mohammad Lahay, Bupati Mamasa Ramlan Badawi, serta Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Erwin Dwiyanto.