Find Us On Social Media :

Kemenkominfo Ajak Pemuda Papua Terampil Kenali Hoaks di Ruang Digital

By Sheila Respati, Rabu, 22 November 2023 | 17:48 WIB

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan Ditjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong.

Grid.ID -- Forum Literasi Demokrasi bagi generasi muda Papua diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Sleman, Yogyakarta.

Forum yang berlangsung pada Selasa (21/11/2023) tersebut mengusung tema "Rajut Kebersamaan Demi Bumi Papua". Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan Ditjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, forum tersebut digelar untuk menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Ia mengatakan, dalam menyambut Pemilu 2024, generasi muda harus dapat menjaga demokrasi di tengah arus informasi yang deras di ranah digital. Seperti diketahui, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, internet, serta media sosial begitu masif. 

Generasi muda Papua khususnya, diharapkan dapat ikut serta menjaga demokrasi dengan cermat serta bijak memilah informasi untuk menentukan pilihan. 

"Demokrasi bukan hanya soal memberikan suara, melainkan juga mencakup perlindungan hak-hak individu sebagai warga negara, supremasi hukum, dan pertukaran gagasan yang dinamis," ujar Usman. 

Baca Juga: Tingkatkan Persatuan Bangsa, Kemenkominfo Dorong Kolaborasi Anak Muda Papua dan Bandung

Pada forum yang menghadirkan narasumber Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Y Argo Twikromo dan influencer Cayetanus Stefanus Torot itu, ia pun berharap pemuda Papua di Yogyakarta dan seluruh anggota masyarakat bisa ikut memupuk literasi demokrasi di dalam diri. 

"Kita memupuk literasi demokrasi dengan memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, menghormati hak-hak minoritas, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan berpolitik untuk membentuk masa dengan bangsa dan negara,” terang Usman.

Usman menjelaskan menegaskan hal tersebut karena media sosial berpotensi menyebarkan hoaks politik, kampanye hitam, dan ujaran kebencian. Hal-hal tersebut dapat beredar tanpa batas ruang dan waktu serta melampaui batas etika politik dan demokrasi, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Pemilu dan pemerintah memang telah mengundang dan melibatkan pengelola platform digital dan media sosial di Indonesia untuk turut berperan aktif menjaga demokrasi di ruang-ruang digital.

Namun, sebagai bagian dari masyarakat, terutama generasi muda Papua diharapkan memiliki ketrampilan analitis, kritis, dan terlibat dalam diskursus publik secara konstruktif.

Ini agar setelah pemekaran provinsi di Papua menjadi enam, generasi muda menjadi ujung tombak secara bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan.