Find Us On Social Media :

Kemenkominfo Ajak Pemuda Papua Terampil Kenali Hoaks di Ruang Digital

By Sheila Respati, Rabu, 22 November 2023 | 17:48 WIB

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan Ditjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong.

Grid.ID -- Forum Literasi Demokrasi bagi generasi muda Papua diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Sleman, Yogyakarta.

Forum yang berlangsung pada Selasa (21/11/2023) tersebut mengusung tema "Rajut Kebersamaan Demi Bumi Papua". Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan Ditjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, forum tersebut digelar untuk menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Ia mengatakan, dalam menyambut Pemilu 2024, generasi muda harus dapat menjaga demokrasi di tengah arus informasi yang deras di ranah digital. Seperti diketahui, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, internet, serta media sosial begitu masif. 

Generasi muda Papua khususnya, diharapkan dapat ikut serta menjaga demokrasi dengan cermat serta bijak memilah informasi untuk menentukan pilihan. 

"Demokrasi bukan hanya soal memberikan suara, melainkan juga mencakup perlindungan hak-hak individu sebagai warga negara, supremasi hukum, dan pertukaran gagasan yang dinamis," ujar Usman. 

Baca Juga: Tingkatkan Persatuan Bangsa, Kemenkominfo Dorong Kolaborasi Anak Muda Papua dan Bandung

Pada forum yang menghadirkan narasumber Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Y Argo Twikromo dan influencer Cayetanus Stefanus Torot itu, ia pun berharap pemuda Papua di Yogyakarta dan seluruh anggota masyarakat bisa ikut memupuk literasi demokrasi di dalam diri. 

"Kita memupuk literasi demokrasi dengan memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, menghormati hak-hak minoritas, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan berpolitik untuk membentuk masa dengan bangsa dan negara,” terang Usman.

Usman menjelaskan menegaskan hal tersebut karena media sosial berpotensi menyebarkan hoaks politik, kampanye hitam, dan ujaran kebencian. Hal-hal tersebut dapat beredar tanpa batas ruang dan waktu serta melampaui batas etika politik dan demokrasi, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Pemilu dan pemerintah memang telah mengundang dan melibatkan pengelola platform digital dan media sosial di Indonesia untuk turut berperan aktif menjaga demokrasi di ruang-ruang digital.

Namun, sebagai bagian dari masyarakat, terutama generasi muda Papua diharapkan memiliki ketrampilan analitis, kritis, dan terlibat dalam diskursus publik secara konstruktif.

Ini agar setelah pemekaran provinsi di Papua menjadi enam, generasi muda menjadi ujung tombak secara bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan.

Baca Juga: Kemenkominfo Gelar Forus Diskusi Publik Tentang Bela Negara di Kampus USU

Menanggapi hal tersebut, Argo kemudian mengungkapkan bahwa setiap suku di Papua memiliki caranya sendiri-sendiri untuk menjaga keharmonisan diantara mereka.

Lalu, Cayetanus menambahkan salah satu cara yang bisa dilakukan mengasah ketrampilan literasi tadi yakni dengan memilih lingkungan yang positif termasuk di ruang digital.

"Sebisa mungkin juga tidak hanya di ruang digital, tapi dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita," terangnya.

Pada kesempatan diskusi tersebut para mahasiswa perantauan Papua juga sempat mengemukakan keluh-kesahnya terkait pembangunan dan kondisi di Papua.

Sementara itu, Cayetanus mengemukakan tantangan penerimaan lingkungan saat di perantauan. Untuk itu menyarankan agar para pemuda Papua diperantauan harus mau bergaul dan berbaur dengan masuk sebuah organisasi di lingkungan kampus sesuai dengan minat masing.

"Sehingga meningkatkan kemampuan komunikasi langsung dipraktikkan di lingkungan organisasi, karena akan menambah ilmu wawasan, sehingga nanti jika bergaul di ruang digital tidak mudah menerima informasi yang sala," jelasnya.

Baca Juga: Bijak Berekspresi di Ruang Digital, Kemenkominfo Dorong Anak Muda Paham UU ITE

Terkait dengan akan berlangsungnya Pemilu, kedua narasumber mengingatkan dengan perbedaan pilihan harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Hal itu bisa dimulai secara bersama-sama dengan gotong-royong saling mengingatkan diantara generasi muda untuk tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks.

"Mari kita saling mengenal, saling memaklumi dan berbaur agar saling memahami budaya masing-masing," kata Argo.

Cayetanus kemudian mengungkapkan jika menggunakan sosial media untuk berkomunikasi sama seperti mengendarai kendaraan.

"Selama kita menggunakanya untuk hal yang baik, maka jalanya akan akan baik juga", ujar Cayetanus.

Senada dengan Cayetanus, Argo mengungkap jika sering mengunggah hal yang negatif di media sosial maka akan terstigma jika hal tersebut dianggap positif.

"Untungnya ketika hal positif yang muncul itu akan memunculkan kebahagiaan tersediri," kata Argo.

Menurutnya,  pemuda harus terus menambah wawasan dengan meningkatkan literasi agar mampu berbaur dan saling menghargai. Ia mengungkap memulai hal tadi awalnya agak sulit, namun jika sudah dijalani akan sangat membahagiakan.

Mencermati informasi resmi dari KPU

Usman juga mengatakan bahwa para pemuda dan mahasiswa Papua perantauan dari Bumi Cendrawasih yang tinggal di Yogyakarta hanya dapat memilih presiden dan wakil presiden pada saat Pemilu 2024 di TPS terdekat.

Baca Juga: Cegah Perpecahan pada Pemilu 2024, Menkominfo Ajak Masyarakat Jaga Ruang Digital

“Dengan catatan sudah mendaftarkan diri sebagai pemilih di TPS terdekat, baik di tingkat RT maupun lokasi lainnya,” tambah Usman. 

Sementara itu, pemilihan calon legislatif hanya bisa dilakukan di daerah asal. Dengan kata lain, para pemuda Papua di Yogyakarta harus kembali ke kota domisili asalnya. 

Meski demikian, ia berharap selama masa kampanye yang berlangsung 75 hari,  mulai Selasa 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, pemilih diberi kesempatan untuk mencermati platform demokrasi setiap pasangan capres, para caleg, dan partai politik.

“Kita perlu mencermati data resmi yang bersumber dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Di luar itu, kita perlu cermati data, informasi, konten, dan berita dari media massa dan media sosial,” terang Usman.