Data-data ODGJ yang sudah diperiksa kelengkapannya dan dinyatakan layak memilih, selanjutnya akan dilaporkan ke KPU.
“Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra,” ungkap Salahudin dikutip dari rilis resmi, Rabu (14/2/2024)
Khusus penyandang disabilitas mental yang telah selesai menerima layanan di sentra, Petugas sentra akan berkoordinasi dengan KPU untuk menentukan tempat pemungutan suara (TPS) bagi para penyandang disabilitas mental dan pendamping.
“Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar,” ujar Salahudin.
Baca Juga: Antusias Ikut Pemilu di Hari Valentine, Anang Hermansyah dan Ashanty Sampaikan Pesan Cinta
Beri edukasi
Tak hanya memberikan pendampingan, Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh para penyandang disabilitas mental saat pemilu.
Salahudin memastikan, mereka yang layak memilih merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.
“Minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu, petugas sentra memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping penyandang disabilitas tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral,” tambahnya.
Disabilitas mental di Jawa Barat
Jawa Barat (Jabar) menjadi satu dari banyak provinsi yang ikut menerapkan aturan dari Kemensos.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia menyebut, sebanyak 32.712 penyandang disabilitas mental di daerah itu ikut memberikan suara pada Pemilu 2024.