Namun, kegiatan ekonomi, perdagangan hingga perbankan tidak mengalami perubahan.
"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ujarnya.
Baca Juga : Meghan Markle Alami Kehamilan Geriatri, ini Beda dan Risikonya Hamil Diusia Lanjut
Jika nantinya ibu kota pindah, lanjutnya, Jakarta akan tetap macet.
Hal ini dikarenakan ibu kota bukanlah penyebab kemacetan, melainkan penduduk dan swasta.
"Di catatan kita jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu. Kalau pun pemerintah pindah, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan, kemudian dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu sampai 8 sampai 9 persen," ucap dia.
Menurut Anies, alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan penduduk dan pemerataan ekonomi, bukan untuk mengurangi kemacetan.
"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan karena kontributor kemacetan di jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah," tutur Anies. (*)
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Ngesti Sekar Dewi |
Editor | : | Ngesti Sekar Dewi |