Grid.ID- Presiden Joko Widodo, mencanangkan rencana pemindahan Ibukota dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo yakin pemindahan Ibu Kota dari Jakarta akan terwujud suatu hari nanti.
Oleh sebab itu, Jokowi pun menekankan persiapan yang matang demi mewujudkan hal itu.
Hal tersebut disampaikannya pada saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta pada Senin pagi saat membahas pemindahan ibu kota.
Baca Juga : Pria Dayak ini Gambar Tato Pesawat British Airways di Dadanya, Bukti Adanya Pergeseran Nilai Budaya
"Memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang matang. Sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk memperhatikan pada aspek geopolitik geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujar Jokowi.
"Tapi saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun turut menanggapi rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta.
Anies berpendapat jika Ibu Kota dipindahkan maka tidak akan mengurangi masalah kemacetan di Jakarta.
Baca Juga : Tidur di Tempat Sampah, Tunawisma ini Masuk ke Dalam Truk Penghancur Sampah
"Masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan dan ini menjadi komitmen dari pemerintah kita semua berkomitmen bahwa rencana pemprov untuk melakukan pembagunan masif itu tetap akan dijalankan," ucap Anies di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Dalam paparan rapat terbatas Presiden dan jajarannya disebutkan bahwa yang akan dipindah hanyalah aspek pemerintahan administrasi.
Namun, kegiatan ekonomi, perdagangan hingga perbankan tidak mengalami perubahan.
"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ujarnya.
Baca Juga : Meghan Markle Alami Kehamilan Geriatri, ini Beda dan Risikonya Hamil Diusia Lanjut
Jika nantinya ibu kota pindah, lanjutnya, Jakarta akan tetap macet.
Hal ini dikarenakan ibu kota bukanlah penyebab kemacetan, melainkan penduduk dan swasta.
"Di catatan kita jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu. Kalau pun pemerintah pindah, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan, kemudian dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu sampai 8 sampai 9 persen," ucap dia.
Menurut Anies, alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan penduduk dan pemerataan ekonomi, bukan untuk mengurangi kemacetan.
"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan karena kontributor kemacetan di jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah," tutur Anies. (*)
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Ngesti Sekar Dewi |
Editor | : | Ngesti Sekar Dewi |