Kecewa dengan Ucapan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walk Out saat Sidang Paripurna DPRD Jabar

Grid.ID - Puluhan anggota fraksi PDIP walk out saat sidang paripurna DPRD Jabar. aksi walk out itu dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Seperti diketahui, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memutuskan walk out saat rapat paripurna DPRD Jabar. Rapat itu digelar pada Jumat (16/05/2025).

Anggota DPRD itu walk out lantaran merasa kecewa dengan Dedi Mulyadi. Menurut mereka, terdapat pernyataan Dedi yang dianggap mencoreng kehormatan lembaga DPRD Jabar sebagai wakil rakyat.

Fraksi PDIP itu juga meminta agar Dedi Mulyadi klarifikasi terkait pernyataanya. Lantas seperti apa kronologi fraksi PDIP walk out saat sidang paripurna DPRD Jabar?

Aksi itu bermula saat anggota DPRD Jabar melakukan rapat paripurna. Namun siapa sangka, setelah rapat dibuka, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona langsung melakukan interupsi.

Melansir Wartakotalive.com, Doni menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Ia menyampaikan jika pada 7 Mei 2025, saat Dedi Mulyadi memberikan pidato di acara Musrenbang di Cirebon, terdapat pernyataan yang mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, Pemprov Jabar tetap membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.

Oleh karena itu, ia berharap agar Dedi Mulyadi klarfikasi. Ia ingin setiap lembaga saling menghargai baik eksekutif maupun legislatif.

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," katanya.

Baca Juga: KPAI Kritik Dedi Mulyadi soal Program Barak Militer, sang Gubernur Disebut Berpotensi Langgar Hak Anak

PROMOTED CONTENT