Grid.id - Pengendalian Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren positif. Bahkan, kegiatan masyarakat di tempat umum seperti sekolah, tempat wisata, pasar, dan tempat ibadah sudah mulai dibuka.
Untuk diketahui, saat ini angka positivity rate nasional terpantau berada di bawah 2 persen. Sementara itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) berada di bawah 10 persen.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander Ginting dalam Dialog Semangat Selasa Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC PEN), Selasa (12/10/2021).
Pemerintah pun tetap berupaya melaksanakan tiga pilar pengendalian Covid-19. Tiga pilar tersebut adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M), percepatan vaksinasi, dan penguatan testing, tracing, treatment (3T).
Baca Juga: Melongok Kolaborasi Kalbe dan Kompas Gramedia dalam Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bantul
"Virus tetap ada sehingga program pengendalian harus terus dilaksanakan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih akan terus digunakan sebagai instrumen pengendalian berdampingan dengan 3M, 3T, dan vaksinasi," ujar Alexander dalam keterangan resmi.
Selain itu, terkait dengan pembukaan dan pelonggaran kegiatan masyarakat di tempat umum, Alexander menegaskan bahwa protokol kesehatan harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Tracing kontak juga harus terus dilakukan. Seseorang yang merupakan kontak erat dengan pasien Covid-19 harus menjalani karantina untuk menekan transmisi Covid-19.
Menurut Alexander, isolasi terpusat akan lebih baik dibandingkan isolasi mandiri. Hal itu dilakukan supaya mencegah transmisi virus di lingkup keluarga.
Baca Juga: Pemerintah Fasilitasi Petani Milenial untuk Dapatkan Akses KUR
“Kendati kondisi membaik, pemerintah, rumah sakit, posko PPKM, pusat isolasi, semua pihak harus tetap siaga dan bekerja bersama agar tidak terjadi lonjakan kasus,” tandasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia G Partakusuma.
Menurutnya, rumah sakit harus tetap siaga dalam menyiapkan tempat tidur untuk pasien Covid-19. Selain itu, rumah sakit harus tetap melakukan pemisahan antara pasien yang terinfeksi Covid-19 dan tidak.
"Mulai September dan awal Oktober, kami membuka layanan untuk pasien non-covid yang sudah cukup lama menunggu. Tugas berat untuk memisahkan alur pasien agar pasien non-covid ini aman, karena ada ketentuan ketat untuk skrining di rumah sakit,” papar Lia.
Baca Juga: Pemerintah dan Swasta Sediakan Akses Mudah untuk Vaksinasi Anak Berkebutuhan Khusus
Menurut Lia, perkembangan virus corona masih dinamis. Karena itu, upaya menemukan varian mutasi virus pun terus dilakukan, terutama ketika ditemukan gejala klinis yang berbeda.
“Jangan euforia karena merasa sudah divaksin dan Covid-19 di Indonesia terkendali. Belajar dari negara tetangga, terjadinya lonjakan kasus harus selalu diwaspadai,” tegasnya.
Strategi pemerintah daerah
Pengendalian Covid-19 menjadi tanggung jawab setiap orang. Pemerintah daerah pun berupaya untuk mendorong agar masyarakat mau bekerja sama dalam pengendalian tersebut.
Salah satunya seperti yang dilakukan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. Ia terus mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak euforia terhadap kelonggaran PPKM.
Baca Juga: Ayo Vaksin, Pemerintah Akan Siapkan Strategi Hidup Berdampingan dengan Pandemi
"Kerja kita belum selesai, sehingga semua upaya 3M, 3T, vaksinasi harus terus dilakukan, termasuk edukasi kepada masyarakat. Komponen mana yang sulit, desa mana yang rendah, kita lakukan komunikasi,” ujar Jeje.
Untuk mendorong masyarakat melakukan vaksinasi, Jeje juga mendistribusikan undangan vaksinasi dari bupati langsung kepada masyarakat.
Selain itu, Jeje rutin melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tenaga kesehatan lokal. Tujuannya, agar warga terbebas dari pemahaman yang keliru tentang vaksinasi.
Lebih rinci, Jeje mengatakan, pihaknya telah menerapkan beberapa strategi untuk menekan penularan Covid-19 di lokasi wisata.
Contohnya, memastikan wisatawan dan pelaku wisata telah divaksinasi, mengatur agar tidak terjadi kerumunan, menerapkan disiplin masker, serta evaluasi dan koordinasi dengan penyelenggara lokasi wisata atau penginapan.