Laporan wartawan Grid.ID, Citra Kharisma
Grid.ID - Belakangan ini warga Kota Tegal dihebohkan oleh masuknya nama Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi ke dalam daftar penerima bansos (bantuan sosial) dari Kemensos (Kementerian Sosial).
Hal tersebut diketahui oleh Muhamad Jumadi sendiri saat ia mengecek namanya di website resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Dalam data tersebut, nama Muhamad Jumadi tertulis jelas sebagai penerima bansos dari Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
"Semalam saya cek di aplikasi memang betul saya terdaftar di sana, saya salah satu yang akan mendapatkan bantuan DTKS," ujar Jumadi di Balai Kota Tegal, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (22/2/2022).
Jumadi mengatakan bahwa dirinya tak pernah merasa didata oleh pihak berwenang terkait penerimaan bansos.
Dirinya juga tidak pernah mendaftarkan diri untuk program tersebut.
"Saya tidak pernah didata, tidak ada seorang pun yang mendata saya untuk masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ujar Jumadi.
Lebih lanjut, Jumadi mendorong Dinas Sosial Kota Tegal untuk segera menghapus namanya dari daftar tersebut.
Ia juga menegaskan agar pemerintah yang bekerja, terutama untuk hal-hal penyaluran bantuan, harus bekerja dengan teliti.
"Saya akan meminta konfirmasi ke Dinsos. Saya akan tanya ke kepala dinas."
"Saya rasa kepala dinas harus bisa memberikan penjelasan kenapa bisa seperti itu. Bukan untuk menyalahkan, namun mencari solusi terbaik terkait masalah itu."
"Ini menjadi koreksi untuk kita semuanya. Menjalankan pemerintahan itu good government-nya harus benar-benar, terutama dalam masalah kemiskinan. Ini penting saya sampaikan," kata Jumadi.
Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Bajari mengatakan bahwa pihaknya tak pernah memasukkan nama Jumadi ke dalam daftar penerima bansos.
Pihaknya juga bersikeras mengatakan bahwa nama Wakil Wali Kota Tegal itu tak pernah diusulkan oleh pranata desa seperti RT, RW, Kelurahan, maupun Kecamatan.
Sehingga dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Tegal menegaskan bahwa pihaknya tak pernah dengan sengaja memasukkan nama Jumadi ke dalam daftar.
"Kami tak pernah mengusulkan. Baik melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai Dinsos."
"Kami tidak pernah mengusulkan atas nama MJ (Muhamad Jumadi) untuk mendapatkan bantuan sosial," ungkap Bajari, dikutip dari Kompas.com.
Ia menduga bahwa kesalahan tersebut datang dari sistem yang dioperasikan oleh pusat.
Pihaknya pun langsung sergap mengurus permintaan penghapusan nama Jumadi dari daftar.
"Saat ini kami sedang berkirim surat ke Kemensos untuk mencoret nama Bapak Wakil Wali Kota dalam penerima Bansos," kata Bajari.
(*)