Find Us On Social Media :

Tolong Pikirkan Nasib Rakyat' Hotman Paris Tanggapi Polemik Harga BBM Naik yang Meresahkan Masyarakat, sang Pengacara Kondang Sentil Soal Duit Pensiun Para DPR dan DPRD!

By Novita, Selasa, 6 September 2022 | 09:25 WIB

Hotman Paris dan Presiden Jokowi

Grid.ID - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya angkat bicara terkait polemik harga BBM naik.

Harga BBM naik yang kini tengah meresahkan masyarakat Indonesia akhirnya sampai juga ke telinga Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris Hutapea akhirnya memberikan tanggapannya terkait polemik harga BBM naik hingga sentil soal duit pensiun para DPR dan DPRD.

Menurut Hotman Paris, duit pensiun para DPR dan DPRD dapat direlokasikan untuk memberikan subsidi minyak bumi agar harga BBM tidak naik.

Mengingat masyarakat Indonesia kini mulai gelisah dengan banyaknya barang-barang kebutuhan yang melambung tinggi.

Tingginya inflasi yang terjadi di tengah situasi pandemi semakin meresahkan rakyat.

Bahkan, aksi protes berupa demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota terkait keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022).

Tepat pada pukul 14.30 WIB, harga pertalite, solar, dan pertamax mengalami kenaikan.

Jokowi mengatakan pengurangan subsidi BBM dilakukan lantaran membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.

Berikut ketetapan harga BBM setelah naik yang disampaikan oleh Menter ESDM Arifin Tasrif:

Baca Juga: 'Lihat Dong ke Bawah Jangan ke Atas Terus!' Kritikan Pedas Cita Citata Pada Pemerintah yang Baru Saja Naikan Harga BBM, sang Pedangdut Pikirkan Nasib Rakyat yang Kian Ngenes!

Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Alhasil, banyak aksi demonstrasi besar-besaran yang datang dari kaum buruh untuk menyuarakan penolakan kenaikan BBM bersubsidi.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui pernyataan tertulis, Minggu (4/9/2022) dikutip Grid.ID via Kompas.com.

Demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan Gedung MPR/DPR RI dihadapan para menteri seperti, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

Mengetahui kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja, Hotman Paris akhirnya mengungkap tanggapannya.

Lewat akun Instagram @hotmanparisofficial, sang pengacara kondang memberikan solusi kepada pemerintah Indonesia.

"Salam Hotman Paris, BBM naik alasannya karena pemerintah terlalu berat bebannya untuk membiayai subsidi.

Apakah ada cara lain dengan cara merelokasikan atau memindahkan anggaran lain?," ungkap Hotman mengawali keterangannya.

Ia kemudian menyinggung soal uang pensiun yang diterima oleh anggota DPR dan DPRD.

Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Palembang yang Aniaya Wanita di SPBU Sempat Berjoget Riang di Parkiran, Kini Nelangsa Minta Maaf, Hotman Paris Ancam Bakal Laporkan ke Prabowo

"Contoh DPR DPRD berhak pensiun seumur hidup sesudah selesai menjabat. Dimana substansinya? Dimana alasan pembenarannya?

DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin satu atau dua kali, tapi dia berhak pensiun mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Dan itu adalah menjadi beban APBN. Tolong DPR dan DPRD pikirkan nasib rakyat. Salam Hotman Paris," pungkasnya.

Tanggapan Hotman Paris mengenai harga BBM naik dan solusinya merealokasikan dana APBN untuk hal yang lebih krusial itu pun mendapat dukungan dari warganet.

jhonson*** Kalo boleh jujur,, setuju dengan pola pikir bang Hotman,, cuma para anggota DPR dan DPRD pasti gag setuju dengan cara ini,,

rosmaul*** Kebayakan DPR kerjanya makan tidur tidak jelas apa kerjanya di pemerintahan tapi gaji jln terus dan dapat pensiunan sementara rakyat harus bekerja keras dan menanggung beban berat, menurut aku DPR di batasi saja tidak usah banyak tidak ada kerjanya kelihatan di pemerintahan, salam waras

fhadj*** Iya bang kenapa malah dana pensiunan purnawirawan TNI/Polri yg di singgung membebani padahal mereka mengabdi hampir seumur hidupnya

wiwi*** Bettuull. Ditiadakan aja. Mrk jd wakil rakyat jg nggak maksimal mewakili rakyat.

(*)